Giat Percepatan dan Peningkatan LTT Sumatera Utara

Koordinasi dan komunikasi pelaporan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program ketahanan pangan. Sebesar apa pun upaya yang dilakukan di lapangan tidak akan terlihat hasilnya tanpa dukungan sistem pelaporan yang baik dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan (BRMP-TP) Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan dan Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (14/10) di ruang rapat Dinas Pertanian Sumut.

Rakor yang diselenggarakan secara hybrid ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Yusfahri Parangin-angin, S.P., M.P., dan dihadiri oleh Pendamping Wilayah Sumatera Brigjen TNI Arif Hendro, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Direktur Polbangtan Medan, BBWS Sumatera II, serta unsur dinas kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Brigjen TNI Arif Hendro menegaskan bahwa program swasembada pangan merupakan prioritas nasional yang harus disukseskan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya pendataan potensi lahan secara akurat, penyaluran benih yang tepat sasaran, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), sinkronisasi data lintas lembaga, serta koordinasi dengan BPS agar capaian LTT dapat terlaporkan dengan baik. 

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lahan baku sawah (LBS) agar tidak beralih fungsi, menjaga harga gabah yang menguntungkan petani, serta memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan gudang Bulog dalam mendukung produksi pangan nasional.

Sementara itu, Kepala Pusat BRMP-TP menyoroti masih rendahnya tingkat pelaporan penyuluh pertanian di Sumatera Utara, yang baru mencapai 69 persen. Ia menegaskan bahwa kinerja Delta LTT yang negatif tidak sejalan dengan besarnya dukungan alsintan yang telah disalurkan ke daerah. Untuk itu, ia meminta adanya perbaikan alur pelaporan dari penyuluh ke kabupaten, provinsi, hingga pusat agar data yang dihasilkan lebih akurat, konsisten, dan dapat dipantau secara real-time.

Dari paparan kabupaten/kota terungkap berbagai kendala di lapangan, seperti kerusakan jaringan irigasi di Simalungun dan Mandailing Natal, kekeringan di Samosir dan Nias Selatan, serta banjir di Serdang Bedagai dan Batubara. Meski demikian, sejumlah daerah tetap berkomitmen untuk mengejar target tanam Oktober 2025.

Direktur Polbangtan Medan melaporkan bahwa sebagian target Brigade Pangan (BP) belum tercapai karena terdapat lahan yang termasuk dalam kawasan lindung sehingga tidak dapat direalisasikan. Ia mengingatkan agar alsintan bantuan dikelola dengan baik dan tidak diperjualbelikan, serta meminta dinas segera mengusulkan nama-nama penyuluh pendamping BP yang bertugas di lapangan.

Dari sisi infrastruktur, BBWS Sumatera II menyampaikan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih terkendala oleh proses pembebasan lahan serta perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memerlukan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaiannya.

Menutup rapat, Kapus BRMP-TP menegaskan pentingnya konsolidasi dan sinkronisasi data antarzona kerja, pemanfaatan data SISCrop hingga tingkat desa, serta pendokumentasian kegiatan lapangan sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Ia juga mendorong para penyuluh untuk aktif melaporkan perkembangan di wilayah binaan serta memaksimalkan potensi lahan yang belum terdata, guna mempercepat pencapaian target LTT tahun 2025.

Rakor ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyempurnakan sistem pelaporan, serta memastikan seluruh sumber daya pertanian dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan Sumatera Utara sebagai lumbung pangan nasional.